Masyarakat mulai melihat banyak partai politik terlihat mensosialisasikan kebijakannya memasuki musim kampanye. Padahal fungsi partai politik sebagai agen sosialisasi politik telah dilakukan setiap saat tanpa mengenal musim. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum mengenal seluk beluk partai pilihannya. Untuk itu, warga dapat mengandalkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dibentuk oleh KPK sebagai standar integritas yang harus dimiliki sebuah Partai Politik.
Sistem integritas yang bisa dijadikan pedoman untuk standar etik partai politik ini terdiri dari apa saja, sih? Di antaranya adalah kode etik, demokrasi internal partai politik, sistem kaderisasi partai politik, sistem rekrutmen partai politik, dan keuangan partai politik. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada artikel ini.
1. Kode Etik atau Standar Etik Parpol
Kode etik partai politik disusun untuk partai politik maupun politis dengan delapan prinsip khusus di dalamnya. Di antaranya, kepentingan umum, kejujuran, integritas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, taat terhadap hukum serta bekerja secara profesional. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan partai politik dan politisi yang berintegritas.
2. Demokrasi Internal Partai Politik
Demokrasi internal berarti segenap anggota, kader, dan juga pengurus partai politik terlibat dan dilibatkan dalam forum musyawarah atau pertemuan yang mengagendakan pergantian kepengurusan secara berkala sesuai partai politik. Hal ini bertujuan untuk menyehatkan partai politik dalam kontribusinya bagi demokrasi yang substansial serta melahirkan penyelenggara negara yang berintegritas.
3. Sistem kaderisasi partai politik
Sistem kaderisasi partai politik merupakan pedoman yang dipakai untuk melahirkan kader-kader yang berintegritas. Beberapa langkah di dalamnya terdiri dari persiapan kemampuan atau kapasitas kader-kadernya, membentuk sistem karir atau jenjang politik bagi para kader, dan memberikan pendidikan politik kepada para kader. Hal ini juga sebagai upaya regenerasi untuk membentuk kader-kader yang dapat meneruskan partai dengan visi misi yang sejalan.
4. Sistem rekrutmen partai politik
Sistem rekrutmen partai politik merupakan mekanisme standar yang wajib dilakukan bagi seluruh anggotanya. Beberapa prinsip dari sistem rekrutmen yang berintegritas ini terdiri dari pemberian peluang kepada seluruh anggota yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen, dengan parameter penilaian berupa integritas, keahlian, kemampuan teknis, dan pengalaman organisasi. Jadi, bukan hanya dari ketokohan ataupun kedekatan. Selain itu, proses rekrutmen harus dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota partai politik maupun masyarakat.
5. Keuangan partai politik
Tentunya sebuah organisasi, termasuk partai politik dapat melakukan program kerjanya dengan lebih maksimal ketika didukung oleh sumber dan penataan keuangan yang baik. Hal ini lah yang mewajibkan setiap partai politik untuk memiliki dan membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan neraca, dan laporan arus kas yang dibuat setahun sekali untuk kemudian diaudit dan diumumkan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan dalam partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta bebas dari korupsi. Tentu dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik juga akan berdampak positif terhadap partai politik karena tidak bergantung pada segelintir orang/penyumbang dana yang bisa jadi memiliki kepentingan tertentu.
Nah, itu dia beberapa sistem integritas yang menjadi pedoman bagi partai politik. Dengan adanya SIPP tentu akan membawa keuntungan secara langsung maupun tidak langsung bagi partai politik jika dilaksanakan dengan tepat. Mengingat Pemilu 2024 juga semakin dekat, yuk kita tingkatkan pengetahuan kita dengan mempelajari apa saja hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan Pemilu, misalnya saja informasi mengenai politik cerdas berintegritas yang bisa kamu akses pada situs ACLC KPK, agar kita dapat mengawasi berjalannya Pemilu dengan baik.